USU dan UGM Bersiap Jadi WBK dan WBBM

Siaran Pers
Nomor: 73/Sipers/VI/2020

Jakarta-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) melakukan pendampingan dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 14 PTN. Pendampingan di Area Manajemen Perubahan, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Ketatalaksanaan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilakukan dalam upaya Ditjen Dikti untuk mendorong PTN memberikan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, sekaligus mewujudkan WBK dan WBBM. Kali ini, PTN yang didampingi adalah Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) (2/6).

Tim ZI USU telah mengumpulkan seluruh bukti dukung pada enam area ZI. Dokumen tersebut terdiri dari bukti komitmen pimpinan dan seluruh civitas academica USU.

“Sudah disosialisasikan ke seluruh dosen dan Tendik, dan semua sudah tersosialisasi tentang ZI dan WBK ini. Berdasarkan masukan dari FGD ini, nanti Kami akan lengkapi dokumennya sesuai yang telah kami lakukan. Kami telah membuat tim untuk menyempurnakan kesiapan menuju ZI,” ujar Dekan Fakultas Keperawatan USU, Setiawan.

UGM juga menyatakan kesiapan dalam implementasi ZI di kampusya. Hal ini dibuktikan dengan membentuk tim kerja yang akan mempersiapkan seluruh bukti dukung. Menurut TIM ZI UGM Fathul Ulum, WBK dan WBBM telah menjadi prioritas utama UGM.

“Tim kerja Kami siap bekerja keras agar pencanangan ZI nantinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan hingga menjadi WBK dan WBBM. Hal ini juga menjadi prioritas di UGM,” tutur Fathul.
Menutup sesi diskusi, senada dengan Tim dari Inspektorat Jenderal Hiswara, Manajer Area Pelayanan Publik, Tim RB Ditjen Dikti, Yayat Hendayana menyatakan bahwa sebagai fakultas terpilih, Fakultas Filsafat harus menonjolkan kelebihannya dibandingkan fakultas lain.

“UGM dapat menyisir, menurunkan, memperkaya dan menonjolkan pelayanan publik serta inovasi pelayanan publik di Fakultas Filsafat,” ujar Yayat.

Penilaian ZI akan terus didorong untuk mendukung Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Dikti. Dengan demikian, pelayanan publik yang diberikan semakin optimal dan berkualitas. (YH/DZI/DH/AND)

Humas Ditjen Dikti
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan