Wakil Kepala LPPM IPB University Tegaskan Data Desa Presisi Bukan Proyek, Tapi Pengabdian Perguruan Tinggi
“Saya sangat berbangga, hari ini adalah pertama kalinya kami mensosialisasikan Data Desa Presisi (DDP) di hadapan sebanyak 361 kepala desa se Kabupaten Kuningan,” ujar Dr Sofyan Syaf pada acara Sosialisasi Data Desa Presisi (DDP) Bagi Kepala Desa se Kabupaten Kuningan, pekan lalu. Di hadapan Bupati Kuningan H Acep Purnama, ia menegaskan DDP sebagai solusi dan bentuk pengabdian untuk desa. Dalam kegiatan ini hadir Lukman Hakim, Afan Ray Mahardika, La Elson dan Badar Muhammad dari Unit Desa Presisi (UDP) IPB University.
Dr Sofyan Syaf mengurai bengkalai pendataan yang bermasalah selama ini yakni sebanyak 49 persen data penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak tepat dan fiktif. Sedangkan 47,13 persen tingkat kesalahan data bersumber dari data Podes.
“Sudah 75 tahun Indonesia Merdeka, kita masih menyaksikan terjadi polemik data. Banyak sekali data yang salah terkait dengan penerima Bansos,” ungkap Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada Masyarakat IPB University ini.
Dr Sofyan membandingkan dengan upaya pemerintah China dalam mengurangi kemiskinan. “China telah mendata seluruh keluarga miskin. Dan saat ini 100 juta penduduk China lepas dari kemiskinan. China memulainya di tahun 2012. Tetapi sebetulnya kita Indonesia sudah mencanangkannya sejak tahun 1959,” imbuhnya.
Di era Pemerintahan Soekarno terdapat lembaga yang disebut Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang mengusahakan ketepatan mengenai data penduduk sebagai keharusan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembangunan. Seperti halnya Depernas, begitu juga DDP mengoptimalkan data sahih dan saksama.
“Dengan DDP diskusinya di dalam musyawarah bukan lagi atas dasar keinginan, tetapi berbasiskan data. Data Desa Presisi ini bukan proyek, tetapi hadir sebagai solusi dan bentuk pengabdian untuk desa,” tambah Penggagas DPP tersebut.
Ia menepis tudingan bahwa DDP suatu ketika akan menjadi kerja proyek. “Tugas seorang akademisi untuk mengabdikan diri demi bangsa. Kami mendata tidak untuk tujuan proyek, melainkan mendedikasikan diri membantu desa,” tuturnya.
Bupati Kuningan, H. Acep Purnama mempercayakan DDP sebagai solusi dalam mendorong terjadinya kemajuan pembangunan. “Saat ini kita butuh data yang akurat untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Data Desa Presisi akan dan wajib dimiliki oleh desa di Kabupaten Kuningan. Karena DDP ini mengkombinasikan semua data, tata letak, tata wilayah, demografis, kesehatan, sosial ekonomi, dan sebagainya,” tegasnya. (**/Zul)
