Ditjen Dikti Gelar FGD Pendampingan Penilaian Mandiri Zona Integritas PTN secara Virtual

Siaran Pers
Nomor: 77/Sipers/VI/2020

Jakarta-Pengembangan kompetensi, serta reward and punishment bagi pemberi layanan publik menjadi hal yang harus diperhatikan. Aksi dalam penataan SDM ini sesuai dengan ketentuan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur IV Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud Masrul Latif pada Forum Discussion Group (FGD) Direktorat Jenderal Pedidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud) dalam Pendampingan Penilaian Mandiri Zona Integritas (ZI) Perguruan Tinggi Negeri bagi Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Brawijaya (UB), Rabu (3/6).

“Pola analisis beban kerja ini harus diterapkan untuk penempatan pegawai. Berikutnya adalah pengembangan pegawai. Pengembangan kompetensi pegawai itu harus betul-betul berbasis kebutuhan, artinya tugas-tugas yang ada di uraian tugas, diberikan kepada staf dan sudah Kita lengkapi pula dengan kriteria kompetensi harus mereka miliki, sehingga nanti Kita akan mengetahui, mana-mana kompetensi yang perlu dipenuhi atau perlu ditingkatkan oleh SDM yang kita kelola,” ungkap Masrul.

Dalam pendampingan dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ini, Auditor Ahli Utama Itjen Kemdikbud, Maralus Panggabean menekankan bahwa dalam upaya menuju WBK dan WBBM, perlu adanya pola yang jelas sejak dari rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan pegawai, hingga pekerjaan, tugas, maupun fungsinya. Termasuk pemetaan berapa jumlah pegawai struktural maupun fungsional.

“Pada evaluasi ZI, akan ditanya kompetensi para dosen. Semuanya harus bisa tergambar secara utuh rencana kebutuhan tahun ini berapa, yang akan pensiun berapa persen, dan prediksi hingga 2024 terlihat,” ujar Maralus.

Terkait jenjang karir, diterapkan pula rewards and punishment dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini bertujuan untuk meningkat motivasi dan kinerja. Termasuk penghargaan bagi pegawai yang sudah pensiun. Maralus juga memberikan arahan terkait dengan postur SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Apakah jumlah orang yang ada di fakultas yang akan kita jadikan Prototipe ini memang sudah memenuhi untuk struktural maupun fungsionalnya? Itu semuanya akan dicek melalui bukti-bukti dokumen. Tidak hanya cukup dalam bentuk penjelasan penjelasan. Selain itu, pengecekan akan dilakukan dengan survei,” terangnya.

Tim pendamping dari Itjen memberikan gambaran bahwa reformasi birokrasi perlu dilakukan berkelanjutan. Dimana apa yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya, menjadi pijakan untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Data terkait dengan pelaksanaan pembangunan ZI ini yang merupakan miniatur dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan perbaikan di Area Manajemen Perubahan, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Ketatalaksanaan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sekretaris UI Agustin Kusumayati mengatakan apabila memperhatikan indikator-indikator yang digunakan dalam penilaian implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, UI telah melaksanakannya. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) sedang mengembangkan pelaksanaan ISO 9000 untuk standarisasi atau manajemen mutu. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan SOP dan tata cara kerja yang tersusun dan terdokumentasi, sesuai dengan sistematika yang dikembangkan oleh standar ISO.

“Tentunya memang membutuhkan agak lebih banyak effort, karena kami harus mendokumentasikan semua yang ada, sehingga kemudian meletakkannya dalam konteks zona integritas,” ujar Agustin.

Dekan FKM UI Sabarinah menjelaskan UI telah membentuk Tim ZI dan melakukan konsolidasi menyiapkan dokumen sebagai bukung dukung telah dilaksanakannya ZI di FKM.

“FKM UI merupakan representasi dari universitas. Mudah-mudahan ini membawa semangat dan inspirasi untuk diterapkan di fakultas lain,” harap Sabarinah.

Wakil Dekan III Fakultas Teknologi Pertanian UB Dodyk Pranowo, memohon arahan Itjen dan Tim RB Ditjen Dikti terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. UB sudah sejak lama memiliki dokumen perencanaan SDM, sehingga tak kesulitan dalam mengumpulkan bukti dukung implementasi ZI.

“Jadi selama ini, Kita sudah susun dengan baik. Penempatannya murni mengacu kepada kebutuhan pegawai atau jabatan,” kata Dodyk.

FGD yang digelar secara virtual ini diikuti sejumlah perwakilan Tim ZI dan RB dari UI maupun UB, Tim ZI Itjen, serta Tim RB Ditjen Dikti.

Humas Ditjen Dikti
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan